Wapres Syaratkan Fatwa Halal dan Izin BPOM Sebelum Vaksinasi Covid-19

Wapres Syaratkan Fatwa Halal dan Izin BPOM Sebelum Vaksinasi Covid-19
Wakil Presiden berkunjung sendirian

Solopos.com, JAKARTA – Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan prasyarat dikeluarkannya fatwa halal dan izin dari Food and Drug Administration terkait penggunaan vaksin Covid-19. Menurut dia vaksinasi virus korona baru akan dilakukan setelah terbitnya fatwa kehalalan vaksin Covid-19 dan rekomendasi dari BPOM.

Keputusan tersebut merupakan kesepakatan antara pemerintah dan ulama terkait pendistribusian dan penggunaan vaksin Sinovac yang akan dilakukan dalam waktu dekat. "Soal izin dan fatwa halal sudah ada kesepakatannya," kata juru bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi di Istana Wakil Presiden Jakarta melalui keterangan tertulis yang diterima. Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI), Rabu (6/1/2021).

Meski sudah didistribusikan, Wakil Presiden Ma'ruf Amin memastikan proses vaksinasi harus menunggu izin BPOM dan MUI. Distribusi dilakukan sejak awal untuk memastikan vaksinasi dapat dilakukan secara bersamaan. “Wilayah kita adalah negara kepulauan. Jadi harus dilakukan dari awal,” ujarnya.

5 Simbol Ini Kata Fengsui Membawa Rezeki Pulang

Terkait fatwa MUI, kata Masduki, Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap sertifikasi bisa selesai sebelum 13 Januari 2021. Saat ini, MUI tinggal menunggu pelaksanaan sidang fatwa terkait benar atau tidaknya Sinovac buatan China. vaksin untuk vaksinasi Covid-19. “Uji lapangan sudah selesai,” jelasnya.

Terkait vaksin lain yang akan masuk ke Indonesia, kata Masduki, rencananya vaksin baru akan tiba pada April atau Mei 2021. Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin membenarkan proses vaksinasi pertama akan dilakukan pada Rabu, 13 Januari 2021.

Dimulai dengan Presiden Jokowi

WNI pertama yang akan mendapat suntikan pertama vaksin Covid-19 adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta jajaran Kabinet Indonesia Maju dan pejabat di tingkat pusat.

5 hal ini, menurut Feng Shui, membawa energi buruk

Baca:  Jakarta Banjir Lagi, Wagub DKI Langsung ke Lokasi

Melalui keterangan tertulis, Asrorun Niam Sholeh, Ketua MUI Fatwa, melaporkan tim auditor MUI telah menyelesaikan pelaksanaan audit lapangan vaksin Sinovac pada Selasa (5/1/2021).

Audit dilakukan di fasilitas pembuatan vaksin Sinovac di Beijing dan di PT Bio Farma (Persero), Bandung.

Tim auditor akan menyelesaikan reviewnya dan akan dilaporkan ke Sidang Komisi Fatwa. Komisi Fatwa akan melaksanakan Sidang Paripurna KPU membahas aspek syariah setelah mendapat laporan, penjelasan dan kajian mendalam dengan tim auditor, jelasnya.

KLIK dan SUKA untuk lebih banyak berita Solopos

Postingan Wapres Wajib Fatwa Halal dan Izin BPOM Sebelum Vaksinasi Covid-19 muncul pertama kali di Solopos.com.