Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia tidak percaya bahwa sengketa tanah, termasuk munculnya sertifikat ganda, hanya akan diselesaikan dengan penerapan sertifikat elektronik karena kunci penyelesaian masalah pertanahan terletak …
Tuntaskan sengketa tanah, DPR sarankan benahi BPN
