Vaksinasi

Vaksinasi COVID-19 Tahap 2 Dimulai, Siapa Saja Targetnya?

Baca semua artikel tentang coronavirus (COVID-19) di sini.

Pemerintah Indonesia mulai melakukan vaksinasi COVID-19 tahap 2 pada kelompok lansia dan petugas layanan publik Rabu (17/2/2021). Imunisasi dimulai dengan menargetkan 33 juta orang, yakni 16,9 juta untuk petugas pelayanan publik dan 21,5 juta lansia (usia 60 tahun ke atas). 

Kelompok prioritas vaksinasi COVID-19 tahap 2

pelaksanaan vaksin covid-19

Vaksinasi COVID-19 tahap pertama telah dilakukan pada kelompok tenaga kesehatan termasuk tenaga kesehatan yang berusia lanjut. Setelah kurang lebih satu bulan berjalan program vaksinasi, 1.120.963 tenaga kesehatan yang mendapat suntikan pertama dan 537.147 telah mendapat suntikan vaksin kedua pada 16 Februari 2021.  

Tidak adanya catatan efek samping atau kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) yang berarti selama proses vaksinasi tahap pertama membuat pemerintah yakin untuk segera melanjutkan vaksinasi tahap kedua. Pada tahap kedua ini, pemerintah memprioritaskan petugas pelayanan publik dan kelompok lansia berusia 60 tahun ke atas. 

“Kelompok prioritas dalam tahap 2 ini kelompok yang memiliki interaksi dan mobilitas tinggi, sehingga sangat rentan terhadap COVID-19,” kata Plt. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, dr. Maxi Rein Rondonuwu, dalam konferensi pers, Senin (15/2/2021).

Sedangkan lansia dinilai sebagai kelompok yang rentan mengalami COVID-19 dengan gejala berat. Oleh karena itu mereka masuk ke dalam kelompok prioritas

Wapres Syaratkan Fatwa Halal dan Izin BPOM Sebelum Vaksinasi Covid-19

Wapres Syaratkan Fatwa Halal dan Izin BPOM Sebelum Vaksinasi Covid-19

Wakil Presiden berkunjung sendirian

Solopos.com, JAKARTA – Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan prasyarat dikeluarkannya fatwa halal dan izin dari Food and Drug Administration terkait penggunaan vaksin Covid-19. Menurut dia vaksinasi virus korona baru akan dilakukan setelah terbitnya fatwa kehalalan vaksin Covid-19 dan rekomendasi dari BPOM.

Keputusan tersebut merupakan kesepakatan antara pemerintah dan ulama terkait pendistribusian dan penggunaan vaksin Sinovac yang akan dilakukan dalam waktu dekat. "Soal izin dan fatwa halal sudah ada kesepakatannya," kata juru bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi di Istana Wakil Presiden Jakarta melalui keterangan tertulis yang diterima. Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI), Rabu (6/1/2021).

Meski sudah didistribusikan, Wakil Presiden Ma'ruf Amin memastikan proses vaksinasi harus menunggu izin BPOM dan MUI. Distribusi dilakukan sejak awal untuk memastikan vaksinasi dapat dilakukan secara bersamaan. “Wilayah kita adalah negara kepulauan. Jadi harus dilakukan dari awal,” ujarnya.

5 Simbol Ini Kata Fengsui Membawa Rezeki Pulang

Terkait fatwa MUI, kata Masduki, Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap sertifikasi bisa selesai sebelum 13 Januari 2021. Saat ini, MUI tinggal menunggu pelaksanaan sidang fatwa terkait benar atau tidaknya Sinovac buatan China. vaksin untuk vaksinasi Covid-19. “Uji lapangan sudah selesai,” jelasnya.

Terkait vaksin lain yang akan masuk ke Indonesia, kata Masduki, rencananya vaksin baru akan tiba pada April atau …